DIGDAYA NEWS. COM/ KABUPATEN MOJOKERTO, Dualisme organisasi kepala desa di Kabupaten Mojokerto kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) melakukan audiensi dengan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, terkait persoalan Bantuan Keuangan Desa tahun 2025, kini giliran Paguyuban Kepala Desa (PKD) yang menunjukkan eksistensinya di hadapan publik.
PKD Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan halal bihalal di RM Den Bei, Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Jumat (25/4/2025). Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi internal organisasi yang selama ini mengklaim sebagai wadah utama para kepala desa di Mojokerto.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian, sejumlah kepala OPD Pemkab Mojokerto, serta tokoh penting lainnya, termasuk Komandan Korem Kolonel Inf. Bhatara Buto dan jajaran Forkopimca Pungging. Hadir pula Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, ayah dari Bupati Mojokerto sekaligus pelindung PKD Mojokerto.
Dalam sambutannya, KH. Asep Saifuddin Chalim mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyatakan dukungannya kepada PKD Mojokerto. “Kemarin sore saya bersama Bupati bertemu dengan Kapolda. Dalam pertemuan itu, beliau menegaskan bahwa pihak kepolisian mendukung PKD Mojokerto dan tidak mendukung organisasi kepala desa lainnya,” tegasnya.
Kiai Asep juga mengajak seluruh kepala desa yang tergabung dalam organisasi lain untuk bersatu di bawah bendera PKD Mojokerto. “PKD hadir sebagai wadah perjuangan bersama, tempat kita berbagi aspirasi, saling menopang, dan memperkuat satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” ungkapnya.
Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, Miftahudin ST, menegaskan komitmen PKD untuk terus mengawal program pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh desa. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan prinsip keadilan dan hak-hak desa.
“Jika ada yang menghambat pembangunan atau mempermainkan kebijakan demi kepentingan pribadi, maka itu adalah bentuk penentangan terhadap keadilan. Kami, para kepala desa, tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Miftahudin menambahkan bahwa desa saat ini menjadi garda terdepan pembangunan nasional. Oleh karena itu, soliditas dan integritas para kepala desa sangat dibutuhkan. “Momentum halal bihalal ini kami jadikan titik awal untuk memperkuat niat, menyatukan langkah, dan membuktikan bahwa kepala desa adalah pemimpin yang cakap, santun, dan tegas dalam memperjuangkan keadilan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengajak semua pihak untuk mengedepankan klarifikasi sebelum menilai atau menyimpulkan sesuatu secara negatif. Ia menyinggung kisah Perjanjian Hudaibiyah sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran dan hikmah di balik setiap keputusan. “Mari kita bersama-sama membangun Mojokerto tanpa sekat dan perpecahan,” tutupnya. ( din)
