DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, — Aliansi Danyang Mojopahit (ADAM), yang terdiri dari pemerhati budaya, tokoh lembaga adat, serta aktivis LSM di Mojokerto, menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (16/6/2025). Siang
Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Sooko, ini membahas kekhawatiran masyarakat terkait keberadaan industri di kawasan Trowulan yang dikenal sebagai wilayah bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit.
Audensi untuk Soroti Perizinan Industri ( PT. BMT) di Kawasan Trowulan ini , pihak ADAM hanya ditemui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto ( Setwan) Deddy Muhartadi, A.P., M.M., didampingi Kabag Persidangan Catur serta sejumlah staf DPRD.
Sementara dari tampak hadir dari pihak ADAM, hadir Koordinator Drs. Kartiwi, Ketua LPR Machradji Machfud, B.A., Ketua LSM PMPPP Urip Widodo, S.E., serta para pemerhati budaya dan tokoh masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto, Deddy Muhartadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran anggota DPRD karena sedang padat agenda pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus diparipurnakan pada Sabtu mendatang. ” Saya berjanji akan menyampaikan aspirasi audiensi ini kepada Komisi I serta menjadwalkan pertemuan lanjutan yang lebih komprehensif, ” ujarnya
Drs. Kartiwi selaku koordinator ADAM menegaskan bahwa perizinan terhadap PT. Buana Multi Teknik yang berdiri di kawasan Trowulan perlu ditinjau ulang. Menurutnya, kehadiran industri tersebut berpotensi merusak integritas kawasan cagar budaya. Ia meminta DPRD untuk memfasilitasi audiensi lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait, seperti Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan manajemen perusahaan.
“Kami hadir sebagai aliansi budayawan dengan visi menjaga warisan leluhur. Trowulan bukan tempat untuk industrialisasi. Kami ingin kejelasan dan keseriusan dari DPRD,” ujar Kartiwi.
Ditempat yang sama Ketua LPR, Machradji Machfud, turut menyampaikan keprihatinannya. Ia menyesalkan kurangnya informasi yang diterima dari DPRD terkait padatnya agenda dewan. Ia mendesak agar DPRD berani mengambil sikap tegas untuk mencabut izin usaha PT. Buana Multi Teknik.
Hal senada disampaikan tokoh adat Ki Warok dari Klampis Ireng. Ia berharap pemerintah daerah menolak seluruh bentuk pendirian pabrik di kawasan Trowulan. “Kami ingin Pendopo Agung yang melambangkan kejayaan Mojopahit bisa dibangun, bukan malah pendirian pabrik,” katanya.
Audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil dan tokoh adat di Mojokerto semakin kritis terhadap pembangunan yang berpotensi mengabaikan nilai sejarah dan budaya lokal. ( din/ rl)