DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhamad Al Barra Lc MHum atau yang akrab disapa Gus Barra ,menegaskan pentingnya peran camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana bantuan yang ada di desa. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) yang digelar di Ruang SBK Pemkab Mojokerto, Senin (25/8).
Gus Bupati menyoroti bahwa selama ini banyak laporan terkait penyalahgunaan dana desa yang langsung masuk ke meja Bupati, tanpa melalui proses kontrol dan pendampingan dari camat. Ia menekankan, seharusnya camat bertanggung jawab sebagai pembina dan pendidik bagi desa-desa di wilayahnya.
“Camat itu tugasnya membimbing dan mendidik desa. Jangan sampai laporan masuk langsung ke Bupati tanpa ada peran camat. Kalau ada camat bilang tidak sanggup, saya siap ganti dengan pejabat yang lebih siap,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran, termasuk Bantuan Keuangan (BK) Desa, bersifat dinamis. Ia mencontohkan adanya pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap mengalami penyesuaian.
“BK Desa itu insidentil. Bisa berubah tergantung kekuatan fiskal dan kebutuhan strategis. Pemerintah pusat saja bisa berubah, apalagi APBdes ,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka penyalahgunaan anggaran yang ada di desa. Sejak menjabat, hampir setiap hari dirinya harus menandatangani laporan temuan kasus penyelewengan dengan nominal bervariasi antara Rp30 juta hingga Rp500 juta.
“Begitu saya masuk kantor, hal pertama yang saya lakukan adalah menandatangani laporan temuan desa. Ini bentuk kepedulian saya agar masalah segera diselesaikan sebelum masuk ke aparat penegak hukum ( APH) ,” tambahnya.
Gus Barra juga mengungkapkan alasan dilakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran BK Desa tahun 2024. Menurutnya, terjadi ketimpangan yang signifikan antar desa.
“Bayangkan, satu desa bisa mendapat lima titik pembangunan senilai miliaran rupiah, bahkan dapat Pokir dewan , sementara desa lain sama sekali tidak tersentuh. Di mana letak keadilannya?” tanyanya.
Ia menegaskan bahwa penyaluran program tidak boleh didasarkan pada afiliasi organisasi kepala desa maupun kepentingan politik.
Dalam paparan tersebut, Gus Barra menekankan komitmennya pada pembangunan sektor prioritas, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Anggaran kesehatan tahun ini ditingkatkan dari Rp22 miliar menjadi Rp66 miliar demi mewujudkan layanan kesehatan gratis yang merata ( UHC prioritas) .
Pada sektor pendidikan, ia mengaku prihatin dengan kondisi puluhan sekolah yang sudah tidak layak dan rusak berat. Oleh karena itu, anggaran dialihkan untuk memperbaiki sarana pendidikan.
“Saya malu kalau sekolah-sekolah kita rusak parah dan tidak ada keberpihakan. Anggaran kita geser untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan ratusan miliar rupiah, termasuk untuk pembangunan jembatan dan perbaikan jalan desa yang rusak.
Gus Bupati juga membantah tudingan bahwa kebijakan pembangunan yang ditempuhnya bermuatan kepentingan pribadi.
“Meski biaya politik pencalonan cukup besar, saya tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari jabatan ini. Tujuan saya adalah pembangunan yang adil dan maslahat untuk masyarakat,” pungkasnya ( din)
