DIGDAYA NEWS. COM/ KABUPATEN MOJOKERTO, — Memasuki triwulan terakhir Tahun Anggaran 2025, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (13/10/2025), di Ruang Satya Bina Karya (SBK).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto itu dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, camat, serta pejabat teknis terkait. Fokus pembahasan tertuju pada evaluasi realisasi program, serapan anggaran, capaian pendapatan daerah, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menegaskan agar percepatan realisasi program dilakukan dengan prinsip akuntabilitas tinggi tanpa menurunkan kualitas hasil.
“Kita sudah di ujung tahun anggaran. Seluruh OPD harus memastikan kegiatan tuntas tepat waktu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Uang rakyat harus kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), realisasi belanja daerah hingga pertengahan Oktober 2025 telah mencapai Rp1,863 triliun atau 62,77% dari total P-APBD Rp2,969 triliun. Serapan ini diperkirakan naik hingga 94,78% pada akhir tahun, dengan proyeksi SiLPA sekitar Rp155 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan capaian Rp666,68 miliar atau 78,06% dari target Rp854,02 miliar. Beberapa sumber PAD bahkan melampaui target, antara lain pos Lain-lain PAD yang Sah (133,33%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (99,79%).
Dari sisi pengadaan barang dan jasa, total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2025 tercatat Rp1,187 triliun, terdiri dari pengadaan melalui penyedia sebesar Rp732,79 miliar dan swakelola Rp452,46 miliar. Hingga Oktober, pelaksanaan telah mencakup 4.015 paket e-purchasing, 3.031 pengadaan langsung, dan 5.157 swakelola.
Gus Barra menekankan agar proses pengadaan dilakukan secara transparan dan berpihak pada produk dalam negeri serta UMKM lokal.
“Kita ingin perputaran ekonomi daerah bergerak dari bawah. Pengadaan harus mendukung pelaku usaha kecil dan menengah di Mojokerto,” ujarnya.
Dalam bidang pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaporkan kemajuan Mal Pelayanan Publik (MPP) “Grha Manavaseva” yang kini menaungi 28 instansi dan menyediakan 160 layanan. DPMPTSP juga menyiapkan Satgas Percepatan Perizinan serta program coaching clinic bagi pelaku usaha.
Dinas Kesehatan turut mencatat keberhasilan program penanggulangan TBC dengan capaian pengobatan 88%, serta peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah menjangkau lebih dari 1,8 juta peserta JKN.
Dari sisi aparatur, BKPSDM mencatat tingkat kehadiran ASN mencapai 98% dengan kepatuhan apel 93%, menunjukkan peningkatan disiplin pegawai menjelang tutup tahun.
Sementara Inspektorat Daerah melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sudah mencapai 88,39%, dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD–MCSP) Kabupaten Mojokerto memperoleh skor 59,2, menempati posisi keenam di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus memperluas penerapan transaksi non-tunai berbasis internet banking sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023, guna memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Terkait kondisi fiskal nasional, Gus Barra mengingatkan adanya potensi penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita harus mengantisipasi perubahan kebijakan fiskal pusat. Jangan bergantung pada transfer pemerintah pusat, tapi dorong kemandirian dengan menggali potensi PAD yang ada,” kata Gus Barra.
Ia pun menegaskan tiga prioritas utama dalam menutup tahun anggaran:
Optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan perluasan basis pajak.
Efisiensi belanja birokrasi, dengan mengalihkan anggaran seremonial ke program yang langsung menyentuh masyarakat. Penguatan tata kelola keuangan lewat pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan.
Menutup rapat, Gus Barra mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan sisa waktu tahun 2025 dengan maksimal.
“Kita ingin menutup tahun ini dengan hasil yang membanggakan. Mari wujudkan kinerja terbaik dengan semangat kebersamaan, integritas, dan pengabdian untuk masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.( din)
