DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam sebuah prosesi resmi yang digelar pada Selasa (13/1/2026).
Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/5/HK/416/012/2026.
Tiga pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru tersebut adalah Yuni Laili Faizah, ST., MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kemudian Amsar Azhari Siregar, SH., MM yang beralih dari jabatan Camat Pungging menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
Sementara Nalurita Priswiandini ditunjuk memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Prosesi pelantikan berlangsung tertib dan khidmat dengan rangkaian pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Mojokerto, serta jajaran Dharma Wanita Persatuan.
Dalam arahannya, Bupati Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut telah melalui mekanisme seleksi terbuka yang transparan dan sesuai regulasi. Seluruh tahapan dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 dengan dukungan sistem Integrated Mutasi (IMUT).
Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pejabat yang dilantik harus segera bekerja, memahami peran strategisnya, dan menunjukkan kinerja nyata. Jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan sekadar posisi,” ujarnya.
Bupati juga memberikan penekanan khusus sesuai bidang masing-masing. Dinas Pendidikan diminta mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan.
Sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong menjadi motor penggerak literasi masyarakat melalui inovasi layanan hingga ke desa-desa.
Adapun Dinas PUPR diharapkan mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan perencanaan matang serta pengawasan ketat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap birokrasi yang bersih. Ia memastikan tidak ada praktik pungutan maupun jual beli jabatan, serta mengimbau seluruh ASN dan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.
“Yang kami tuntut hanyalah dedikasi, integritas, dan kerja sungguh-sungguh untuk kemajuan Mojokerto,” pungkasnya. ( din)
