DIGDAYA NEWS.COM / MOJOKERTO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait alokasi anggaran kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Pasalnya, 18 kecamatan yang ada, disebut menganggarkan hingga Ratusan juta untuk honor narasumber dari kalangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.
Ketua DPD Ormas Front Komunikasi Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mojokerto, Wiwid Haryono, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan efisiensi penggunaan APBD. Ia menilai Pemkab terlalu memanjakan lembaga legislatif di tengah kondisi keuangan daerah yang seharusnya lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik.
“Jika benar setiap OPD dan kecamatan menyiapkan dana ratusan juta untuk narasumber Wasbang dari DPRD, maka ini jelas pemborosan. Anggaran daerah seharusnya diarahkan pada program prioritas masyarakat, bukan untuk memperkuat kepentingan politik,” ujar Wiwid, Senin (20/10/2025).
Wiwid menambahkan, kegiatan Wasbang semestinya menjadi sarana edukasi kebangsaan bagi masyarakat luas, bukan ajang pembagian honor bagi pejabat legislatif.
Ia juga mempertanyakan kompetensi anggota DPRD yang ditunjuk menjadi pembicara.
“Banyak di antara mereka tidak memiliki latar belakang atau sertifikat yang relevan sebagai narasumber Wasbang. Bahkan, dari beberapa kegiatan yang kami pantau, materi yang disampaikan tidak sampai setengah jam dan cenderung formalitas,” ujarnya.
Informasi yang beredar menyebutkan, anggota DPRD menerima honor hingga ratusan ribu rupiah per jam, sementara pimpinan dewan mendapat jutaan rupiah per jam. Dalam sepekan, mereka bisa mengisi sesi selama empat hingga enam jam tergantung jadwal kegiatan.
Kondisi ini, lanjut Wiwid, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia mendesak aparat pengawas internal pemerintah (APIP) hingga lembaga audit eksternal untuk turun melakukan pemeriksaan.
“Kami berharap Inspektorat dan BPK segera menelusuri anggaran ini. Jangan sampai kegiatan Wasbang justru menjadi celah penyalahgunaan dana publik,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan juga telah digelar di Kecamatan Trawas pada 17 Oktober 2025, yang turut dihadiri Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Namun, Plt Camat Trawas, Lies Setyautamingsih, S.P., M.M., memilih enggan memberikan komentar ketika dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut.
Sikap bungkam Plt Camat Trawas, Lies Setyautamingsih, S.P., M.M., sangat disayangkan oleh wartawan, sikap itu dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi untuk mewujudkan. Pemerintahan bersih dan transparan. ( zen / tim)
