DIGDAYA NEWS. COM/ JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Habibur Rochman SE, menegaskan perlunya sistem pengawasan ketat terhadap rencana investasi PT PBI Danantara yang akan menanamkan modal hingga Rp20 triliun di sektor peternakan ayam nasional.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri unggas berskala raksasa harus memastikan keberlanjutan usaha peternak kecil yang selama ini menjadi pilar produksi rakyat.
Saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Senin (24/11/2025), Gus Habib panggilan akrabnya menyampaikan bahwa langkah Danantara membangun ekosistem peternakan terintegrasi memang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi ketersediaan pangan, namun regulasinya tidak boleh longgar.
“Investasi sebesar ini bisa mengakselerasi produksi ayam nasional, tetapi harus dipagari aturan yang jelas agar peternak rakyat tetap punya ruang hidup yang layak,” ungkap politisi NasDem tersebut.
Gus Habib memaparkan bahwa pengembangan rantai produksi lengkap dari grandparent stock, produksi DOC, hingga pakan akan memerlukan intervensi kebijakan agar tidak menciptakan ketimpangan pasar. Ia meminta pemerintah memastikan model bisnis Danantara tidak menciptakan dominasi yang dapat menekan harga di tingkat peternak rakyat.
“Regulasi tidak boleh membiarkan terjadinya kompetisi yang tidak setara. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari peternakan ayam harus tetap menjadi bagian dari rantai nilai,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Habib menyoroti kebutuhan pangan nasional yang sangat besar, terutama untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut membutuhkan ratusan ribu butir telur serta lebih dari satu juta ton daging ayam setiap hari.
Menurutnya, kapasitas produksi berskala besar bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut apabila disertai perencanaan yang matang dan tidak menggeser posisi peternak kecil.
Dalam forum tersebut, Gus Habib turut meminta Kementerian Pertanian menjelaskan secara komprehensif peta jalan proyek Danantara, termasuk strategi integrasi, mekanisme distribusi produk, serta pola kemitraan yang memberi jaminan pasar bagi peternak rakyat.
Ia menambahkan bahwa investasi Rp20 triliun itu seharusnya bukan hanya memperbesar kapasitas industri, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pemerataan ekonomi.
“Model integrasi yang dibangun harus berpihak pada masyarakat kecil. Jika dirancang dengan benar, investasi ini bisa menjadi momentum besar bagi modernisasi peternakan tanpa meninggalkan pelaku usaha rakyat,” tutupnya. ( din/adv)
