DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan kebijakan tak biasa dengan melarang aparatur sipil negara (ASN) mengenakan seragam dan menggunakan kendaraan dinas selama empat hari, terhitung mulai 1 hingga 4 September 2025.
Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/4845/416-204/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Mojokerto, Teguh Gunarko, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk staf ahli bupati, asisten sekda, serta kepala perangkat dan unit kerja daerah.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari arahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur melalui surat bernomor 800/5815/204.1/2025 tertanggal 30 Agustus 2025, yang menyoroti pentingnya peningkatan pengamanan terhadap pegawai pemerintah di tengah situasi keamanan yang dinilai belum stabil.
Dalam surat edaran itu, ASN diwajibkan mengikuti beberapa ketentuan selama periode tersebut, yaitu:
• Tidak memakai pakaian dinas harian, namun tetap mengenakan busana bebas yang sopan dan rapi.
• Dilarang menggunakan kendaraan operasional berpelat merah untuk keperluan dinas maupun pribadi.
• Tidak diperkenankan mengunggah konten provokatif atau gaya hidup mewah (flexing) di media sosial.
• Setiap kantor perangkat daerah diwajibkan membentuk posko pengamanan selama 24 jam.
• Dokumen penting negara serta aset milik pemerintah daerah harus diamankan secara ketat.
Langkah ini disebut sebagai upaya preventif untuk melindungi para ASN dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di tengah situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari Pemkab Mojokerto mengenai alasan rinci di balik kebijakan tersebut. Namun, sejumlah sumber internal menyebut, hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya tensi sosial-politik di wilayah tertentu belakangan ini. ( din)
