DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam kegiatan operasional perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Kantor BRI Cabang Mojokerto, 22 Oktober 2026.
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra.
Area Head Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret BRI dalam memperkuat aspek perlindungan dan kepastian hukum, terutama dalam menjalankan aktivitas bisnis serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) diharapkan mampu memberikan dukungan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan. Dukungan tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga pendampingan dalam menghadapi persoalan keperdataan.
Tri Kenyo menjelaskan, sektor perbankan memiliki berbagai potensi persoalan hukum yang perlu dikelola secara cermat. Di antaranya menyangkut perjanjian kredit, pemenuhan kewajiban debitur, penyelesaian kredit bermasalah, serta kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bank.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha BRI dapat ditangani secara tepat dan profesional. Sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap langkah penyelesaian tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, dukungan dari Kejaksaan sangat penting dalam membantu perusahaan mengantisipasi potensi risiko hukum sejak dini. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat disikapi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan keperdataan, termasuk penanganan kredit bermasalah yang membutuhkan pendekatan hukum secara tepat.
“BRI berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Kami berharap kolaborasi ini semakin memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tri Kenyo menegaskan bahwa kerja sama kelembagaan tersebut sejalan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Penerapan tata kelola yang baik,
menurutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., menyambut positif terjalinnya kolaborasi antara Kejaksaan dan BRI Cabang Mojokerto. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam memberikan dukungan penyelesaian berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai tugas serta kewenangan Kejaksaan.
Melalui penandatanganan MoU ini, BRI Cabang Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berharap hubungan kerja sama dapat terus berjalan secara berkesinambungan.
Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk membantu penanganan persoalan hukum dan perkreditan, tetapi juga menjadi upaya membangun iklim usaha yang sehat, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan BRI. (din)
