DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Pasangan Bupati dan wakil bupati Mojokerto terpilih, Muhamad Al Barra – Muhamad Rizal Oktavian ( Mubarok) akan menjalankan pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang bersih dan transparan ( Clean and clear), tidak akan ada praktik jual beli jabatan ataupun fee proyek.
Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Asep Saifudin Chalim Orang tua dari Muhamad Al Barra bupati Mojokerto terpilih saat konferensi pers. Di Guest House UKHAC, desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto , Selasa (31/12/2024). Malam.
Menurut penuturan Kiai Asep panggilan akrabnya komitmen jalankan Kabupaten Mojokerto clean and clear sejalan dengan visi – misi Mubarok untuk mewujudkan Mojokerto, maju, adil dan makmur, dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk kemajuan Mojokerto.
Kiai Asep juga menyinggung soal pengesahan APBD Ta 2025, Kabupaten Mojokerto yang dilakukan sebelum Pilkada.
“APBD 2025 ini di dok atau disahkan sebelum cuti kampanye Bupati Ikfina, jadinya perencanaan yang dirancang oleh Bupati Ikfina. Seakan akan semua program dan anggaran telah diakomodasi untuk kepentingan incumbent ,” ujar Kiai Asep.
Kiai Miliader tapi dermawan ini juga menyampaikan untuk penyaluran Bantuan Keuangan (BK) Desa, Ia menginginkan pembagian itu merata, kalau sudah merata, dan ada tambahan ke salah satu desa, itu berdasarkan kebutuhan khusus seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan pengaruh strategis lainnya.
BK Desa ini diarahkan untuk mendukung berbagai program yang mempercepat pembangunan Mojokerto. Penggunaannya dimanfaatkan:
1. Tenaga Kebersihan Desa: Setiap desa akan mempekerjakan tenaga kebersihan untuk menjaga jalan, sungai, dan lingkungan sekitar tetap bersih.
2. Makan Siang Gratis: Program makan siang gratis bisa diterapkan di setiap desa. Selain memberikan manfaat langsung kepada warga, program ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, termasuk koordinator relawan yang mengelola kegiatan tersebut.
“Dengan pengelolaan BK Desa yang merata dan tepat sasaran, program ini dapat memberantas kemiskinan di Mojokerto. Tidak boleh ada warga miskin di Mojokerto. Dana ini harus digunakan untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, layak huni, dan mendukung produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Kiai Asep mengimbau semua pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan program demi tercapainya cita-cita Mojokerto maju, adil, dan makmur. “Dengan langkah ini, Mojokerto optimis dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam pengelolaan BK Desa untuk kesejahteraan rakyat, “ tandasnya
Tampak hadir dalam konferensi pers, Prof. Dr. KH.Asep Saifudin MA, DR. H. Achmady, wakil ketua DPRD, Khoirul Amin, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Achmad Dhofir, Anggota DPRD dari Gerindra, Sujatmiko, dan sejumlah Kepala Desa ( din)
