DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pusat pemerintahan terpadu di wilayah baru kembali mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat Jawa Timur, Prof. Dr. KH Asep Syaifudin Chalim.
Dihadapan puluhan jurnalis dan ormas pemerhati kebijakan publik, KH Asep menegaskan bahwa proyek strategis tersebut harus dikebut agar dapat difungsikan pada 2027.
Ia menilai percepatan pembangunan pusat pemerintahan merupakan kebutuhan mendesak demi peningkatan pelayanan publik di Mojokerto. Menurutnya, keberadaan kawasan pemerintahan yang modern dan terintegrasi akan menjadi fondasi penting untuk mendorong percepatan kemajuan daerah.
“Dengan izin Allah, tahun 2027 pusat pemerintahan yang baru sudah dapat digunakan. Kita ingin layanan publik lebih efisien, profesional, dan mendukung perkembangan Mojokerto ke depan,” ujarnya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Sabtu malam (29/11/2025),
Kiai Asep menjelaskan bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi juga transformasi besar pada sistem birokrasi. Ia menekankan bahwa Mojokerto harus berani tampil sebagai kabupaten yang menerapkan standar pemerintahan kelas dunia melalui inovasi, transparansi, dan layanan digital yang kuat.
“Mojokerto punya potensi luar biasa. Karena itu, tata kelola pemerintahannya harus mampu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Asep juga menepis isu-isu liar terkait praktik jual beli jabatan. Ia memastikan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, berjalan secara profesional dengan mengedepankan integritas.
“Tidak ada jual beli jabatan. Penempatan aparatur harus berdasarkan kompetensi dan akhlak,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk menjaga kualitas birokrasi, seluruh kepala OPD diwajibkan mengikuti evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan.
Langkah ini dinilai penting agar setiap perangkat daerah bergerak selaras dengan target pembangunan.
Kiai Asep menutup pertemuan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan organisasi masyarakat, terus mengawal pembangunan Mojokerto agar berjalan sesuai harapan. Menurutnya, kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting agar proyek pusat pemerintahan baru dapat rampung tepat waktu. ( din)
