DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto kembali menjadi perhatian publik. Masih ditemukannya penerima bantuan dari kalangan mampu, sementara warga kurang mampu belum mendapatkan haknya, memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bansos.
Sorotan tersebut datang dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Fraksi NasDem, H. Hery Suyatnoko. Menurutnya, persoalan utama yang menyebabkan bansos kerap tidak tepat sasaran berasal dari data penerima yang belum akurat dan jarang diperbarui.
Pria yang akrab disapa Abah Hery itu mengungkapkan, berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan temuan di lapangan, masih banyak kelemahan dalam proses pendataan penerima bantuan. Mulai dari minimnya validasi data hingga lemahnya pengawasan langsung di tingkat bawah.
“Banyak data penerima yang sudah tidak sesuai kondisi riil. Ada yang ekonominya sudah membaik bahkan ada yang meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai proses verifikasi selama ini terlalu administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Karena itu, keterlibatan RT, RW, dan pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.
Abah Hery menegaskan bahwa program bantuan sosial seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat miskin, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Program perlindungan sosial harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Jangan sampai bantuan hanya tercatat di dokumen, tetapi tidak tepat sasaran di lapangan,” tegasnya.
Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Mojokerto yang meminta evaluasi terhadap penyaluran bansos. Menurut Abah Hery, arahan kepala daerah tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, terutama Dinas Sosial.
Ia meminta evaluasi tidak berhenti pada pembahasan internal, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pembenahan sistem pendataan dan pengawasan distribusi bantuan.
Sebagai langkah perbaikan, Fraksi NasDem mendorong digitalisasi data penerima bansos yang terintegrasi mulai tingkat RT/RW hingga desa. Selain itu, verifikasi faktual di lapangan serta transparansi daftar penerima bantuan di kantor desa maupun kelurahan juga dinilai perlu diterapkan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang aktif dan mudah diakses guna menampung laporan terkait bansos yang tidak tepat sasaran maupun dugaan pungutan liar.
Abah Hery turut meminta sanksi tegas diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi data penerima bantuan sosial.
“Kalau persoalan ini tidak segera dibenahi secara serius, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Karena itu pembaruan data dan pengawasan distribusi bansos harus menjadi prioritas,” pungkasnya. ( din)
