DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Permasalahan ketenagakerjaan yang melanda PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, kini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, turun langsung menemui para pekerja PT Pakerin yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Minggu (14/6/2026).
Kedatangan Said Iqbal di mess perusahaan disambut ratusan pekerja yang hingga kini masih menunggu kepastian mengenai status hubungan kerja mereka. Tercatat sekitar 2.500 karyawan terdampak akibat terhentinya operasional perusahaan sejak akhir 2024.
Dalam dialog bersama pekerja, Said Iqbal menegaskan bahwa persoalan PT Pakerin telah mendapat perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat. Ia menyatakan akan menyusun analisis kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
“Dengan sepengetahuan Presiden dan Wakil Ketua DPR RI, kami datang untuk memastikan akar persoalan yang terjadi. Saya akan menyusun analisis kebijakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaiannya menjadi kewenangan kementerian terkait,” ujar Said Iqbal.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak hanya berdampak pada ribuan pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan.
Hasil peninjauan lapangan dan berbagai informasi yang diperoleh akan dirangkum dalam laporan khusus yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Said Iqbal menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat persoalan terkait aset perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab terhambatnya operasional PT Pakerin.
Perusahaan disebut memiliki dana sekitar Rp1,8 triliun yang tersimpan di Bank Prima sebelum bank tersebut masuk kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) dan penanganannya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kondisi tersebut mengakibatkan dana perusahaan tidak dapat digunakan sehingga berdampak pada kegiatan produksi maupun pemenuhan hak-hak pekerja.
“Kami akan melakukan konfirmasi kepada LPS. Selain itu, ada kewajiban perusahaan kepada pekerja yang belum dipenuhi meski telah ada perjanjian bersama. Jika persoalan ini terus berlarut, dampaknya bisa semakin luas karena aksi-aksi buruh mulai berkembang di berbagai daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus PT Pakerin, termasuk proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami berharap hak-hak pekerja tetap terpenuhi dan keberlangsungan pekerjaan mereka dapat terjaga,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang hadir mewakili Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa persoalan PT Pakerin telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah karena dampaknya yang cukup besar terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Menurut Teguh, Bupati Mojokerto berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan hak-hak pekerja terpenuhi.
“Dampaknya sangat besar, baik bagi masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun para pekerja. Karena itu kami berharap persoalan ini segera menemukan titik terang,” ungkapnya.
Teguh optimistis persoalan yang membelit PT Pakerin dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan, pekerja, serta pemerintah. Ia juga berharap keterlibatan pemerintah pusat dapat mempercepat lahirnya solusi yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Kehadiran Bung Said Iqbal di Mojokerto menjadi harapan baru agar proses penyelesaian permasalahan PT Pakerin bisa berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Diketahui, PT Pakerin menghentikan aktivitas produksinya sejak pertengahan Desember 2024 akibat konflik internal perusahaan yang berkepanjangan. Hingga kini, ribuan pekerja masih menunggu kepastian terkait masa depan pekerjaan dan pemenuhan hak-hak mereka. ( din/ rls)
