DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah (ATS) serta anak putus sekolah (APS) mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Barra, berhasil menerima Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026 kategori Pelopor Penuntasan ATS/APS.
Penghargaan tersebut diberikan oleh DPP Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kontribusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengembangkan pendidikan nonformal dan informal, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia Tahun 2026 di Graha Sawung Galing, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (6/11/2026).
Penghargaan diserahkan oleh Ketua DPP FK PKBM Indonesia kepada Bupati Mojokerto yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar. Prosesi penyerahan turut disaksikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto.
Dalam kesempatan itu, Gogot Suharwoto menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal.
Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan harus dimulai sejak usia dini, yakni melalui tiga jalur layanan utama berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
Ia menyebutkan, pada 2026 pemerintah telah menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada sekitar 880 ribu peserta didik TK. Selain itu, pemerintah juga menargetkan rehabilitasi sebanyak 18.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna memastikan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital bagi lembaga PAUD, disertai pelatihan dan konten pembelajaran. Dukungan akses listrik bagi lembaga pendidikan yang belum terjangkau juga disiapkan melalui kerja sama dengan PLN dengan anggaran mencapai Rp500 miliar.
Gogot turut menyoroti masih terdapat lebih dari tiga juta anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak menuju sekolah, hingga persoalan keluarga.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai memiliki peran strategis sebagai alternatif untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan melalui jalur nonformal.
Ia juga menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C mempunyai kedudukan setara dengan pendidikan formal serta dapat digunakan sebagai persyaratan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, Rakornas FK PKBM Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung pada 6–8 November di Unesa mengangkat tema “Memperkuat Transformasi FK PKBM Menuju Pendidikan Nonformal yang Berkualitas, Inovatif, Berdaya Saing, Unggul, dan Berkelanjutan”.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 713 peserta dari 32 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FK PKBM se-Indonesia. Sejumlah unsur kementerian, kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, serta tamu undangan turut hadir dalam agenda nasional tersebut.
Anugerah Adhiwidya PNFI Indonesia 2026 juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan kepala dinas yang dinilai memiliki perhatian serta kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan nonformal dan informal.
Penghargaan yang diterima Bupati Mojokerto ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, sekaligus mendorong agar tidak ada anak di Kabupaten Mojokerto yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Dengan penghargaan tersebut, upaya penuntasan anak tidak sekolah diharapkan semakin diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, PKBM, dan seluruh elemen masyarakat.( din)
