DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, – Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar hearing dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, terkait pemberhentian tiga perangkat desa, yakni Kasun Jedong Wetan, Kasun Jedong Kulon, dan Kasun Watusari. Di ruang DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (6/2/2025)
Ketiga perangkat desa tersebut, diberhentikan oleh Kepala Desa Wotanmasjedong, Anang Wijayanto, dengan alasan masa jabatan mereka telah habis setelah 15 tahun mengacu pada UU No. 12 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam Perbup Mojokerto No. 11 Tahun 2006. Ketiga Perangkat desa itu SK masa jabatan berakhir 20 Nopember 2024.
Namun, dalam hearing tersebut, muncul perdebatan terkait regulasi yang digunakan. Berdasarkan Perbup Mojokerto No. 13 Tahun 2011, masa jabatan perangkat desa seharusnya mengikuti aturan terbaru, yaitu hingga usia 60 tahun.
Pihak Kepala Desa Wotanmasjedong dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersikukuh bahwa keputusan pemberhentian sudah sesuai aturan. Mereka menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Ngoro, merujuk pada Perbup Mojokerto No. 85 Tahun 2018.
Di sisi lain, perwakilan eksekutif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024, pemberhentian perangkat desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati Mojokerto, bukan hanya dari camat.
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Yudha Akbar Prabowo mengatakan dalam aturan terbaru, UU no. 3 tahun 2024 , pemberhentian perangkat desa itu harus mendapat rekomendasi dari Bupati Mojokero, “ tata cara pemberhentian kades dan perangkat desa kalau mengacu UU NO. 6 tahun 2014 pemberhentian cukup level Desa dan kecamatan, sedangkan aturan baru UU No 3 tahun 2024 yang di Undangkan bulan April 2024, itu semua pemberhentian kades / perangkat desa harus dapat rekomendasi Bupati Mojokerto,” terangnya.
Hal itu diperkuat Kasubag Hukum Novan mengatakan, selain usulan tertulis ke camat, dalam pemberhentian perangkat, pihak desa harus membuat usulan ke Bupati Mojokerto. “ dalam aturan baru, pemberhentian perangkat, pihak Kades harus buat usulan ke Bupati atas dasar rekomendasi yang diberikan camat, “ kata Novan dalam hearing.
Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Winajad, menyatakan bahwa SK pemberhentian yang dikeluarkan Kades Wotanmasjedong dinilai cacat hukum. “Keputusan tersebut hanya mendapat rekomendasi dari camat, tanpa rekomendasi Bupati, sehingga tidak sah. Selain itu, dalam hierarki hukum, aturan terbaru harus diikuti, dan pemberhentian perangkat desa seharusnya mengikuti ketentuan terbaru, yakni masa jabatan hingga usia 60 tahun,” tegasnya.
Winajad menambahkan, dalam SK pemberhentian Kades terhadap 3 perangkatnya, menilai camat Ngoro kurang ikuti up date aturan yang terkini, sehingga ia gegabah merekomendasi SK Pemberhentian 3 perangkat desa yang diajukan oleh kades WotanmasJedong. “ dalam hearing, camat sebelum rekomendasi SK pemberhentian hanya sebatas konsultasi ke Pemkab dan mengacu perbup Mojokerto no. 85 tahun 2018, tidak mengacu aturan baru UU. No. 3 tahun 2024. Akhirnya, ada surat yang dikeluarkan oleh Sekda yang ditanda tangani asisten pemerintahan dan kesra Bambang Purwanto, intinya camat diperintahkan untuk memerintah kades WotanmasJedong membatalkan SK Pemberhentian terhadap 3 perangkat desa.
Tampak hadir dalam hearing komisi I DPRD dengan pemdes Wotanmasjedong, dari DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Winajad, Achmad Dhofir, M. Anwar, Sujadmiko, Sugiyanto, Diana Kholidah, dari Eksekutif, Kepala DMPD Kab. Mojokerto, Yudha Akbar, Bagian Hukum, Novan, camat Ngoro Satrio Wahyu Utomo, Kades WotanmasJedobg, Anang , BPD Wotanmas Jedong serta 3 kepala dusun yang terima SK Pemberhentian.
Hearing ini rencananya masih berlanjut dengan berbagai masukan dari pihak terkait. Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. ( din)
