DIGDAYA NEWS.COM / MOJOKERTO – Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto kembali menuai sorotan kalangan legislatif. DPRD menilai, capaian yang ada saat ini belum mencerminkan besarnya potensi wisata yang dimiliki daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi NasDem, Hery Suyatnoko, menegaskan perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berada di bawah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar).
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna dewan terkait Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap 4 Raperda, Senin (4/5/2026).
Ia menyebut, sistem pengelolaan yang berjalan saat ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan maupun pendapatan daerah.
Menurut Hery, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah mekanisme penarikan retribusi di objek wisata. Ia menilai, adanya biaya masuk yang berlapis di beberapa titik justru dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.
“Pengunjung masih dibebani pembayaran di beberapa lokasi, mulai dari tiket masuk hingga tiap wahana yang ada. Ini harus disederhanakan agar lebih nyaman,” ungkapnya.
Ia mendorong agar sistem retribusi dapat diterapkan secara terpadu melalui satu pintu, sehingga lebih efisien dan tidak membingungkan pengunjung.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan wisata religi di kawasan Troloyo Trowulan.
Hery mengusulkan adanya kebijakan khusus yang lebih fleksibel, terutama bagi rombongan peziarah, agar tidak dikenakan tarif per individu.
“Kebijakan yang lebih ramah akan memberikan kenyamanan bagi peziarah sekaligus menjaga daya tarik destinasi religi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai sektor pariwisata Mojokerto memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD apabila dikelola secara optimal. Namun hingga kini, realisasi pendapatan dinilai masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Hery juga menyinggung kerja sama pengelolaan kawasan wisata dengan Perum Perhutani, khususnya obyek wisata di wilayah Pacet. Ia meminta agar skema kerja sama tersebut ditinjau kembali, dipertegas model kerjasama karena berkaitan dengan pembagian hasil agar perolehan yang diterima Pemda bisa maksimal
“Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata bisa menjadi tulang punggung PAD dan mendorong pembangunan daerah,” tegasnya.
Politisi NasDem asal utara sungai Brantas pun mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pariwisata, agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan. (din)
