DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sasaran edukasi diarahkan kepada para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai memiliki peran strategis dalam aktivitas distribusi barang di lapangan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Albarraa atau Gus Barra, saat membuka Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai bagi Pengemudi Ojek Online se-Kabupaten Mojokerto di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto itu diikuti 50 pengemudi ojol. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Polres Mojokerto, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Dalam arahannya, Gus Barra menegaskan bahwa peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai resmi, masih menjadi persoalan yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.
“Pengemudi ojek online setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dan terlibat dalam pengiriman berbagai jenis barang. Karena itu, mereka memiliki posisi penting untuk ikut meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya distribusi rokok ilegal,” ujar Gus Barra.
Ia menekankan, para pengemudi tidak dituntut menjadi aparat penegak hukum, melainkan menjadi mitra pemerintah yang mampu bersikap lebih teliti saat menerima maupun mengantarkan paket.
Sikap tersebut dinilai menjadi langkah sederhana namun efektif dalam membantu memutus mata rantai peredaran barang kena cukai ilegal.
Selain itu, Gus Barra mengajak seluruh peserta agar turut menyampaikan edukasi kepada keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan sekitar mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga penerimaan negara.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto,M. Taufiqurrahman, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada bidang penegakan hukum.
Ia menyebutkan, sasaran edukasi terus diperluas setiap tahun. Jika sebelumnya menyasar organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti GP Ansor, Banser, Muhammadiyah, Karang Taruna hingga Senkom, maka pada tahun 2026 fokus diberikan kepada komunitas pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi.
Pada kesempatan tersebut, Taufiqurrahman juga memaparkan hasil operasi gabungan bersama Bea Cukai Sidoarjo. Selama Semester I Tahun 2026, petugas berhasil mengamankan 2.566 bungkus rokok ilegal atau sekitar 31.580 batang dengan estimasi nilai barang mencapai Rp31,58 juta. Sebelumnya, dalam operasi lain, petugas juga menyita 4.598 bungkus atau sekitar 90.330 batang rokok ilegal dengan nilai barang
diperkirakan mencapai Rp90,33 juta.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Mojokerto berharap semakin banyak masyarakat yang memahami aturan di bidang cukai dan berani berperan aktif dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat diyakini menjadi langkah penting dalam menjaga kepatuhan hukum serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. ( din)
