DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Hal itu mengemuka dalam kegiatan penguatan peran Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut dipadukan dengan forum dialog antara pemerintah desa dan Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Bidang SDM dan Hubungan Kelembagaan, Dr. Muhammad Afif Zamroni, Lc., M.E.I. atau yang akrab disapa Gus Afif. Hadir dalam kesempatan itu Camat Jatirejo H. Syadillah, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Hendra, para kepala desa, sekretaris desa, TPK, serta perangkat desa se-Kecamatan Jatirejo.
Camat Jatirejo H. Syadillah mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran membuat desa harus semakin inovatif dalam mencari dukungan program dari pemerintah pusat.
Ia berharap berbagai usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian Kemendes PDT sehingga mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.
Sementara itu, Gus Afif menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sebagaimana arah kebijakan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga dan pemanfaatan data yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Desa harus menjadi pusat pembangunan. Semua sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi desa, harus berjalan dengan semangat kolaborasi sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara kepala desa, sekretaris desa, dan TPK agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, setiap desa didorong mampu mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki, baik di bidang pertanian, pariwisata, perkebunan, maupun usaha mikro, sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Dalam paparannya, Gus Afif menilai penerapan satu data desa akan mempermudah pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus memastikan berbagai bantuan dan program dapat disalurkan secara tepat sasaran. Ia juga mendorong forum koordinasi di tingkat kecamatan dimanfaatkan sebagai ruang pemecahan persoalan, bukan sekadar agenda seremonial.
Sesi dialog berlangsung interaktif. Sejumlah kepala desa dan sekretaris desa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Di antaranya usulkan percepatan pembangunan akses jalan menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dinilai mampu membuka konektivitas ekonomi kawasan perbatasan Mojokerto-Malang.
Selain itu, usulkan kebutuhan pembangunan irigasi, peningkatan jalan usaha tani, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga dukungan terhadap sektor pendidikan dan ketahanan pangan juga menjadi aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gus Afif menegaskan seluruh aspirasi akan dihimpun sebagai bahan penyusunan kebijakan di tingkat kementerian. Menurutnya, kunjungan ke daerah merupakan bagian dari upaya menyerap persoalan nyata yang dihadapi desa agar kebijakan pemerintah pusat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin mendengar langsung kebutuhan desa. Semua usulan ini akan menjadi masukan bagi kementerian agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ( din)
