DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mencatat capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Mojokerto berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5). Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu dari 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini WTP tahun ini.
Selain mempertahankan opini WTP, Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan capaian baik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tercatat mencapai 91,08 persen.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar yang berlaku.
Menurutnya, opini WTP merupakan penilaian profesional auditor terhadap laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Namun demikian, capaian tersebut tidak dapat diartikan sebagai jaminan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan.
Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2025, BPK masih menemukan sejumlah catatan pada beberapa pemerintah daerah. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan penatausahaan aset yang belum optimal, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan infrastruktur, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kesalahan penganggaran belanja, hingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berimplikasi pada denda.
Meski demikian, berbagai temuan tersebut dinilai tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga opini WTP tetap dapat diberikan.
Sebelum LHP diterbitkan, BPK telah meminta tanggapan dari masing-masing pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan beserta langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi yang telah diberikan auditor.
Raihan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. ( din)
