DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto dinilai perlu dilakukan secara lebih terarah dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dianggap penting agar pelaku usaha lokal mampu bertahan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hery Suyatnoko, mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya membuat program secara sektoral, tetapi membangun pola pendampingan yang saling terhubung.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM cukup beragam. Mulai dari kualitas dan kemasan produk, legalitas usaha, keterbatasan modal, pemasaran, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
“UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah membutuhkan dukungan yang nyata. Jangan sampai pendampingan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan antar-OPD,” ujar Hery, Minggu (6/9/2026).
Ia menilai pengembangan UMKM membutuhkan pembagian peran yang jelas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), misalnya, dapat memperkuat aspek produksi, standardisasi, legalitas, kualitas serta akses pasar.
Sementara Dinas Koperasi dan UKM diharapkan lebih intensif memberikan pembinaan mengenai manajemen usaha, pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan.
“Pelaku usaha harus dibekali kemampuan mengelola usahanya dengan baik. Termasuk bagaimana mengatur keuangan, meningkatkan kualitas produk dan memperoleh akses permodalan melalui lembaga keuangan maupun program KUR,” jelasnya.
Di sisi lain, Hery juga mendorong agar sektor UMKM semakin erat dikaitkan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk-produk lokal, seperti kuliner, kerajinan dan fesyen, menurutnya dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto.
Promosi melalui berbagai agenda pariwisata, pusat oleh-oleh maupun destinasi wisata dinilai dapat membuka pasar baru bagi produk lokal. Wisatawan tidak hanya menjadi penikmat destinasi, tetapi juga konsumen potensial bagi produk UMKM.
Tak kalah penting, lanjut Hery, adalah mempercepat transformasi digital. Pelaku UMKM perlu didorong agar mampu memanfaatkan platform digital untuk promosi, pemasaran dan memperluas jangkauan konsumennya.
Dalam konteks tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dinilai dapat mengambil peran dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.
“Disperindag bisa memperkuat produksi dan akses pasar, Dinas Koperasi dan UKM memperkuat kelembagaan serta pembiayaan, Disbudporapar membuka ruang promosi melalui sektor pariwisata, sedangkan Diskominfo mendorong transformasi digital,” paparnya.
Hery menegaskan, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar pemerintah, tetapi dari dampak nyata yang diterima pelaku usaha.
Karena itu, ia berharap sinergi antar-OPD dapat diwujudkan melalui program pendampingan yang berkelanjutan, sehingga UMKM di Kabupaten Mojokerto mampu berkembang, memperluas pasar dan naik kelas.
“Kalau seluruh sektor bisa bergerak bersama dan pendampingannya benar-benar sampai kepada pelaku usaha, saya optimistis UMKM Mojokerto akan semakin kuat dan kompetitif,” pungkasnya. (Din)
