DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi NasDem, H. Hery Suyatnoko, menilai perubahan di jajaran pucuk pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaannya.
Menurut pria yang akrab disapa Abah Hery itu, berbagai persoalan yang sempat mencuat, mulai dari dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah, membutuhkan respons cepat dan tegas dari pemerintah pusat.
“Program MBG merupakan program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketika muncul persoalan di lapangan, pemerintah harus segera mengambil langkah korektif agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Hery, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat semata, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa seluruh program prioritas negara harus dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.
“Ini menjadi pesan bahwa kinerja dan integritas adalah hal utama. Pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Abah Hery menilai langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi internal sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
Ia juga melihat adanya penguatan unsur pengawasan dalam struktur organisasi BGN sebagai upaya memastikan seluruh kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara optimal hingga tingkat bawah.
Lebih lanjut, Abah Hery mengapresiasi langkah evaluasi dan audit internal yang dilakukan pemerintah setelah muncul berbagai sorotan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Perbaikan sistem harus terus dilakukan, mulai dari pengawasan, standar operasional, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Dengan demikian tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” jelasnya.
Ia berharap perubahan di tubuh BGN menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bersih, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harapannya program ini dapat terus berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan terbebas dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa,” pungkasnya. ( din)
