DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan perhatian serius terhadap berbagai keresahan yang dirasakan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terutama terkait potensi persoalan hukum dalam pengelolaan koperasi di tingkat desa.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto bersama perwakilan pengurus KDMP se-Kabupaten Mojokerto pada Senin (8/6/2026).
Dalam forum tersebut, para pengurus dari sejumlah desa menyampaikan sejumlah masukan dan kekhawatiran yang mereka hadapi selama menjalankan program koperasi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Imam Sutarso, mengatakan bahwa hearing tersebut digelar sebagai wadah untuk mendengarkan langsung aspirasi para pengurus KDMP.
Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menghadirkan Kepala Dinas Koperasi beserta sekretaris dinas guna memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Tujuan hearing ini untuk menampung berbagai keluhan dan masukan dari pengurus KDMP. Karena itu kami menghadirkan Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto agar diskusi bisa berjalan terbuka dan menemukan solusi yang dibutuhkan,” ujar Imam Sitarso usai RDP.
Menurutnya, pembahasan berlangsung dalam suasana yang kondusif. Ia menilai Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, sebagai program yang masih berada pada tahap awal pelaksanaan, sejumlah hal teknis dan tata kelola masih membutuhkan penyempurnaan.
“Program ini sangat bagus dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mungkin karena masih tahap awal, ada beberapa hal yang perlu ditata dan disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Politisi PKS Mojokerto ini menegaskan, seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan pengurus koperasi akan dihimpun dan diteruskan kepada kementerian maupun pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.
Mengingat program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional, DPRD berharap pemerintah pusat dapat memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di daerah.
“Kami akan membawa aspirasi ini ke kementerian dan pihak terkait lainnya. Harapannya ada tanggapan dan solusi yang bisa diberikan sehingga pelaksanaan program ini semakin tertata dan berjalan optimal,” jelasnya.
Legislator PKS ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pengurus koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) dengan instansi pembina yakni Dinas Koperasi maupun dengan pihak Agrinas agar setiap kendala dapat segera diatasi tanpa menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Terkait kemungkinan pemanggilan pihak terkait untuk pembahasan lanjutan, Imam menyebut hingga saat ini Komisi II masih fokus menampung dan meneruskan aspirasi yang masuk.
“Saat ini kami masih menampung berbagai keluhan dan menyampaikannya kepada dinas terkait. Belum ada agenda khusus untuk memanggil pihak lain,” pungkasnya. ( din)
