DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Mojokerto mulai dilakukan sejak masa non-tahapan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menjalin komunikasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya melalui kunjungan kelembagaan, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor PWI Mojokerto Raya, Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, tersebut menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi yang dilakukan Bawaslu sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal hadir bersama jajaran anggota, di antaranya Deni Mustopa, Aris Fakhruddin Asy’at, Savitri Rindyana dan Syifa’uddin. Rombongan diterima Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman serta jajaran pengurus dan anggota.
Diskusi berlangsung dengan membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, pendidikan politik masyarakat serta peran media dalam menjaga kualitas informasi publik.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, menyampaikan bahwa penguatan demokrasi perlu dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Menurutnya, masa di luar tahapan merupakan kesempatan penting bagi Bawaslu untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat sekaligus memperluas pengawasan partisipatif.
“Bawaslu ingin membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan. Karena itu, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pers, menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari literasi demokrasi, pemahaman hukum kepemiluan, keterbukaan informasi publik, hingga potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Ancaman politik uang, hoaks, disinformasi serta persoalan netralitas aparatur negara juga dinilai perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Bawaslu pun mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi turut berperan dalam mengawasi proses demokrasi.
Dalam konteks tersebut, pers dinilai memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat secara luas melalui pemberitaan dan edukasi publik.
Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif langkah Bawaslu membangun komunikasi dengan organisasi profesi wartawan. Ia menilai pers dan lembaga pengawas pemilu memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan ruang publik yang sehat.
“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang dan berdasarkan fakta. Kolaborasi dengan Bawaslu diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi kepemiluan yang dapat dipercaya,” katanya.
Aminuddin menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap mendukung edukasi demokrasi melalui karya jurnalistik yang tetap berpegang pada kode etik serta mengedepankan verifikasi informasi.
Menurutnya, tantangan demokrasi di era digital tidak hanya berkaitan dengan partisipasi politik, tetapi juga derasnya arus informasi yang belum tentu benar. Karena itu, media harus mampu menjadi rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat.
“Menuju Pemilu 2029, yang perlu kita kawal bukan hanya proses pemungutan suara, tetapi juga kualitas informasi, partisipasi masyarakat dan integritas seluruh pihak. Pers siap mengambil bagian dalam proses tersebut,” tegasnya.
Pertemuan Bawaslu dan PWI Mojokerto Raya diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif. Sinergi kedua pihak nantinya dapat dikembangkan melalui kegiatan edukasi, diskusi kepemiluan maupun penyebarluasan informasi yang mendorong masyarakat semakin kritis dan dewasa dalam berdemokrasi. ( din)
