DIGDAYA NEWS COM/ MOJOKERTO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto kembali membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui agenda rutin Hari Fraksi PKB.
Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026), para anggota dewan berdialog langsung dengan pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat desa. Sejumlah isu yang mencuat antara lain terkait peningkatan kesejahteraan, kepastian jaminan kesehatan melalui BPJS, tunjangan purna bakti, hingga persoalan administrasi yang dinilai masih memerlukan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, mengatakan bahwa perangkat desa memiliki peran penting sebagai pelaksana pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Karena itu, menurutnya, kesejahteraan perangkat desa perlu menjadi perhatian bersama.
Ia menilai beban kerja perangkat desa yang cukup besar belum sepenuhnya diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Mereka bekerja melayani kebutuhan masyarakat hampir sepanjang waktu, sehingga kesejahteraan mereka harus mendapatkan perhatian yang layak,” ujar Eka.
Menurutnya, penghasilan tetap atau siltap yang diterima perangkat desa saat ini masih perlu dievaluasi seiring meningkatnya kebutuhan hidup. Fraksi PKB, kata dia, siap mendorong aspirasi tersebut agar menjadi perhatian pemerintah kabupaten.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKB, Ahmad Lutfi Ramdhani. Ia memastikan seluruh masukan yang diterima dalam forum dialog tersebut akan dikawal dan dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait.
“Kami akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI melalui mekanisme yang ada di DPRD. Harapannya, persoalan-persoalan yang disampaikan dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, menyambut baik terselenggaranya forum dialog tersebut. Menurutnya, kesempatan untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD sangat penting agar suara perangkat desa dapat tersampaikan tanpa perantara.
Heru berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi perangkat desa.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah setelah aspirasi ini disampaikan, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa bisa semakin baik,” ungkapnya.
Melalui agenda Hari Fraksi PKB, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat diharapkan terus terjalin sehingga berbagai persoalan yang berkembang di tingkat bawah dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
(din)
