DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Upaya mengawal demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kerja penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat dan pers menjadi bagian penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi pelanggaran sejak dini.
Semangat tersebut mengemuka saat jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menyambangi Sekretariat PWI Mojokerto Raya di Jalan Pekayon Nomor 99, Kecamatan Kranggan, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan itu bukan sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi antara lembaga pengawas pemilu dengan insan pers dalam mendorong pengawasan partisipatif.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peran strategis media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ikut mengawasi proses demokrasi.
Pers dinilai memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, kesadaran publik untuk turut mengawasi potensi pelanggaran dapat terus diperkuat.
Rombongan Bawaslu Kota Mojokerto dipimpin Ketua Bawaslu Dian Pratmawati, S.Pd. Turut hadir Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Eri Setiawan, S.M., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ilham Bagus Priminanda, serta jajaran terkait.
Dian Pratmawati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu memperluas jejaring pengawasan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa.
Menurutnya, pers dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat secara lebih luas. Terlebih, dinamika demokrasi berpotensi memunculkan berbagai bentuk pelanggaran yang membutuhkan perhatian bersama.
“Media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap pers dapat menjadi mitra dalam mengedukasi publik dan bersama-sama mendorong pencegahan berbagai potensi pelanggaran, termasuk politik uang,” ujarnya.
Dian menegaskan, pengawasan proses pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara. Masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dengan ikut mengawasi tahapan pemilu serta menyampaikan informasi melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Karena itu, Bawaslu Kota Mojokerto terus memperluas sosialisasi pengawasan partisipatif. Sasarannya tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan berbagai kelompok lainnya.
Selain membahas pengawasan partisipatif, pertemuan Bawaslu dan PWI Mojokerto Raya juga menjadi ajang bertukar informasi mengenai berbagai isu dan dinamika yang berkaitan dengan agenda demokrasi, termasuk mekanisme pemilihan di tingkat nasional maupun regional.
Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif kunjungan jajaran Bawaslu Kota Mojokerto tersebut.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antara lembaga pengawas pemilu dan insan pers perlu terus dibangun. Sinergi tersebut penting agar informasi mengenai demokrasi dan kepemiluan dapat disampaikan kepada masyarakat secara edukatif.
“Pers tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mempunyai ruang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi antara Bawaslu dan insan pers perlu terus dijaga dan diperkuat,” ungkapnya.
Aminuddin menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, berimbang dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik.
“Informasi yang benar menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Sinergi Bawaslu, pers dan masyarakat ini penting untuk membangun pengawasan sejak dini,” pungkasnya. (din)
