DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO, Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola pembangunan infrastruktur melalui penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai aturan. Langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan pembinaan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto di Hotel Arayanna Trawas, selama dua hari, 6–7 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 95 desa di Kabupaten Mojokerto, dengan masing-masing desa mengirimkan dua peserta. Selain itu, pembinaan juga dihadiri unsur kecamatan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, Dinas PUPR menghadirkan narasumber dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit, serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kabupaten Mojokerto.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa atau yang akrab disapa Gus Barra, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan proyek konstruksi secara profesional, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah, balai desa, hingga gedung serbaguna harus dilaksanakan sesuai standar teknis agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Melalui pembinaan ini kami ingin meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai tata kelola jasa konstruksi, sehingga kualitas pembangunan semakin baik, risiko kegagalan dapat ditekan, dan penggunaan dana desa semakin akuntabel,” ujarnya.
Gus Barra menegaskan, setiap proses pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang matang melalui musyawarah desa, disesuaikan dengan RPJMDes dan RKPDes, serta didukung dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memenuhi ketentuan teknis.
Ia juga mengingatkan agar seluruh anggaran pembangunan yang bersumber dari APBDes dikelola secara transparan, efektif, dan sesuai peruntukannya.
“Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diminta memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat waktu, serta mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, pengawasan rutin terhadap kualitas material, volume pekerjaan, dan penggunaan anggaran juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun kegagalan konstruksi.
Gus Barra menambahkan, aspek keselamatan kerja serta pengendalian mutu tidak boleh diabaikan. Material yang digunakan harus sesuai spesifikasi dan setiap tahapan pekerjaan perlu melalui pemeriksaan berkala agar infrastruktur yang dibangun aman, berkualitas, serta memiliki usia layanan yang panjang.
“ Saya mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pembangunan desa sekaligus menjaga hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, “ pungkasnya ( din)
