DIGDAYA NEWS. COM/ MOJOKERTO – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara kepala dusun, pemerintah desa, dan aparatur kecamatan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digelar di Hotel Royal Trawas, Selasa (23/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menyoroti masih adanya usulan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akibat kurang optimalnya komunikasi antar tingkatan pemerintahan desa.
Menurutnya, koordinasi yang baik sangat menentukan ketepatan program pembangunan yang akan direalisasikan pemerintah daerah.
“Saya pernah menerima usulan perbaikan jalan dari sebuah desa. Setelah dilakukan survei, ternyata jalan yang diusulkan kondisinya sudah baik. Sebaliknya, ada jalan di dusun lain yang justru rusak tetapi tidak masuk usulan. Karena itu proposal kami kembalikan untuk diperbaiki. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif,” ujar Gus Barra.
Selain pembangunan infrastruktur, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap akurasi data penerima bantuan sosial. Ia meminta seluruh kepala dusun dan perangkat desa aktif melakukan pendataan dan pembaruan data masyarakat agar program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama dalam pelaksanaan berbagai program bantuan yang bersumber dari pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, JKN PBI, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pendataan dimulai dari tingkat dusun. Saya ingin seluruh bantuan tepat sasaran. Masyarakat pada desil 1 sampai 4 harus benar-benar mendapatkan haknya. Jangan sampai yang masuk kategori mampu justru masih menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan terlewatkan,” tegasnya.
Gus Barra menjelaskan bahwa dinamika sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, data penerima bantuan harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini.
Ia mencontohkan adanya warga yang sebelumnya tergolong kurang mampu namun kemudian mengalami peningkatan ekonomi setelah menjual tanah kepada perusahaan atau berhasil mengembangkan usaha. Kondisi seperti itu, menurutnya, harus segera tercermin dalam pembaruan data sosial ekonomi.
“Perubahan kondisi masyarakat bisa terjadi dengan cepat. Oleh sebab itu data harus diperbarui secara rutin, bahkan jika diperlukan setiap minggu atau setiap hari,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class. Kelompok ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena daya beli dan tingkat konsumsi mereka berpengaruh langsung terhadap perputaran ekonomi daerah maupun nasional.
Meski berada di atas garis kemiskinan, kelompok ini disebut rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat tekanan inflasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun risiko kehilangan pekerjaan.
“Masyarakat kelas menengah rentan perlu mendapatkan perhatian bersama. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga roda perekonomian. Ketika daya beli mereka menurun, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala desa, kepala dusun, anggota BPD, RT/RW, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur pemerintah kecamatan se-Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (din)
